SuaraNalar.com-Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah berani dan bersejarah: mencabut izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan tambang di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan itu diumumkan langsung oleh Menteri Investasi sekaligus Plt. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, usai rapat terbatas bersama Presiden di Istana Kepresidenan, Selasa (10/6/2025).
“Presiden mendengarkan laporan lengkap, termasuk dari Kementerian Lingkungan Hidup yang menemukan pelanggaran lingkungan oleh empat perusahaan tersebut. Presiden ingin pembangunan, tapi tidak dengan merusak alam,” kata Bahlil dalam konferensi pers.
Baca juga: Bukan Bahas MBG, Ini Alasan Sebenarnya Bill Gates Temui Presiden Prabowo
Lebih dari sekadar dokumen di meja kerja, keputusan ini lahir dari suara rakyat dan jeritan alam. “Saya turun langsung ke lapangan, mendengar masukan dari gubernur dan bupati. Mereka ingin daerahnya maju tanpa mengorbankan masa depan,” lanjut Bahlil sebagaimana dikutip dari Kompas TV.
Cuma Satu yang Lolos: PT Gag Nikel
Dari lima perusahaan tambang yang tercatat di Raja Ampat, hanya satu yang IUP-nya tidak dicabut: PT Gag Nikel. Perusahaan ini masih mengantongi RKAB 2025 dan berstatus kontrak karya, berbeda dengan empat lainnya yang dinilai bermasalah.
Berikut luas lahan yang sebelumnya dikuasai:
- PT Nurham: 3.000 hektare
- PT Anugerah Surya Pratama: 1.173 hektare
- PT Mulia Raymond Perkasa: 2.193 hektare
- PT Kawei Sejahtera Mining: 5.922 hektare (Pulau Kawei)
Sebaliknya, PT Gag Nikel mengelola 13.136 hektare di Pulau Gag dan dinyatakan masih memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Baca juga: Bukan Omon-Omon! Bill Gates Temui Prabowo di Istana Negara, Bahas Makan Bergizi Gratis
“Empat IUP di luar Pulau Gag resmi dicabut per hari ini. Presiden telah mempertimbangkan secara menyeluruh, dan ini adalah bagian dari komitmen menjaga alam Papua,” tegas Bahlil.
Langkah ini menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, pembangunan tidak akan membabi buta. Ia berpihak pada rakyat, mendengar suara daerah, dan tak ragu melindungi warisan ekologi nasional.
Keputusan ini bukan hanya mencabut izin—ini pernyataan: Indonesia tidak untuk dijual murah. Raja Ampat bukan untuk dieksploitasi, tapi untuk diwariskan.
