SuaraNalar,Jakarta-Aliansi Masyarakat Pati Bersatu hari ini menggelar aksi besar-besaran menuntut Bupati Pati, Sudewo, meskipun kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen sudah dibatalkan.
Koordinator aksi, Teguh Istyanto, menyebut kekecewaan warga sudah terlanjur memuncak. Selain isu PBB Pati, massa juga menyoroti kebijakan lima hari sekolah, regrouping sekolah yang berdampak pada guru honorer, serta pemutusan hubungan kerja ratusan tenaga honorer RSUD RAA Soewondo tanpa pesangon.
Baca juga: Ekonom Soroti Koperasi Merah Putih: Awas Pola Orde Baru Berulang!
“Banyak guru kehilangan pekerjaan akibat regrouping. Di RSUD Soewondo, pegawai lama diberhentikan tanpa pesangon, lalu direkrut pegawai baru,” ujar Teguh sebagaimana dikutip dari CNN pada Rabu (13/8/2025).
Aliansi memperkirakan aksi akan dihadiri hingga 100 ribu orang. Donasi logistik terus mengalir, termasuk ribuan kardus air mineral untuk peserta.
Pengamanan Ketat 2.684 Personel
Polresta Pati menurunkan 2.684 personel gabungan dari 14 polres, TNI, Brimob, Satpol PP, hingga Dinas Perhubungan untuk menjaga jalannya aksi. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, menegaskan pengamanan dilakukan secara profesional dan humanis.
Petugas dilarang bersikap represif dan diarahkan mengedepankan komunikasi untuk mencegah gesekan. Masyarakat juga diimbau tidak membawa barang terlarang seperti senjata tajam, miras, narkoba, atau petasan.
Baca juga: Ketimpangan Anggaran Pendidikan Kedinasan dan Formal Bikin DPR Kegerahan
Selain pengamanan, disiapkan tim medis, damkar, dan pengurai massa untuk mengantisipasi penumpukan. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan di titik-titik rawan kemacetan.
Sudewo: Ada Kepentingan Politik
Bupati Pati Sudewo menduga aksi ini tidak murni dan ditunggangi kepentingan politik. Ia menilai semua tuntutan utama sudah direspons, seperti pembatalan kenaikan PBB dan pengembalian kebijakan sekolah menjadi enam hari. Namun, aksi tetap dilanjutkan sehingga ia berkesimpulan ada agenda politik di baliknya.
Teguran dari Prabowo
Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, mengungkap Presiden sekaligus Ketum Gerindra, Prabowo Subianto, telah menegur Bupati Sudewo terkait rencana kenaikan PBB. Teguran ini membuat kebijakan tersebut resmi dibatalkan. Sudaryono mengajak warga Pati menjaga kondusivitas menjelang HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025.
