Jakarta, SuaraNalar.com – Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dipastikan akan meresmikan platform government technology (GovTech) pada peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80, 17 Agustus 2025 mendatang. Langkah ini diyakini menjadi terobosan monumental untuk menyatukan seluruh aplikasi pemerintahan yang selama ini terfragmentasi di bawah kementerian dan lembaga negara.Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Bapak Luhut Binsar Pandjaitan usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025). Menurut Pak Luhut, integrasi digital ini akan memangkas inefisiensi birokrasi, menghemat anggaran hingga Rp 100 triliun, sekaligus memerangi praktik korupsi melalui sistem yang transparan.
Integrasi 100+ Aplikasi, Efisiensi Rp 100 Triliun
GovTech dirancang sebagai super-app pemerintahan yang menggabungkan lebih dari 100 aplikasi layanan publik dari berbagai kementerian/lembaga ke dalam satu platform terpusat. Luhut menjelaskan, selama ini banyak aplikasi dibuat secara terpisah, tumpang tindih, dan tidak terintegrasi, sehingga membuka celah pemborosan anggaran.
“Dengan GovTech, semua sistem digital akan terhubung. Transparansi meningkat, pelayanan publik lebih cepat, dan korupsi bisa ditekan. Dari perhitungan awal, efisiensi yang dihasilkan bisa mencapai hampir Rp 100 triliun,” ujar Luhut. Angka ini, menurutnya, akan bertambah seiring optimalisasi sistem dalam 2-3 tahun ke depan.
Mantan Menko Kemaritiman ini juga menegaskan bahwa digitalisasi akan mempermudah pengawasan anggaran secara real-time. “Masyarakat bisa langsung memantau penggunaan dana APBN/APBD. Ini revolusi tata kelola pemerintahan,” tambahnya.
Presiden Prabowo Ajak 300 Anak Muda dan 185 Guru
Sebelum peluncuran resmi, Prabowo berencana menggelar pertemuan dengan 300 anak muda yang terlibat dalam pengembangan GovTech. Pertemuan ini bertujuan memberikan apresiasi sekaligus mendengar masukan dari generasi digital native.
“Mereka adalah otak di balik teknologi ini. Presiden ingin mendengar langsung ide-ide segar untuk memastikan GovTech benar-benar user-friendly,” kata Luhut. Selain itu, Prabowo juga akan bertemu dengan 185 guru dari seluruh Indonesia sebagai bentuk komitmen pemerintahan mendatang terhadap pemerataan pendidikan berbasis digital.
Jadwal kedua pertemuan tersebut masih disusun oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya, kemungkinan digelar akhir pekan atau awal pekan depan.
Dampak Ekonomi: Transparansi vs Resistensi Birokrasi
Meski GovTech disebut sebagai solusi, sejumlah analis mengingatkan potensi resistensi dari oknum birokrat yang selama ini “nyaman” dengan sistem manual. “Perubahan ke digital seringkali ditakutkan karena mengurangi ruang untuk praktik KKN,” ujar Ahmad Syarif, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia.
“GovTech akan berdampak lebih besar. Selain hemat anggaran, ini memperkuat daya saing Indonesia di era ekonomi digital,” tegasnya.
Tantangan ke Depan
Pemerintah masih harus menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah sebelum Agustus 2025, seperti:
1. Penyempurnaan infrastruktur IT nasional, termasuk keamanan siber.
2. Pelatihan massal ASN untuk adaptasi sistem baru.
3. Koordinasi dengan pemerintah daerah agar integrasi tidak tersendat.
Jika berhasil, GovTech bisa menjadi legacy utama Prabowo dalam membangun pemerintahan yang akuntabel. Namun, kegagalan implementasi justru berisiko memunculkan kritik bahwa proyek ini hanya “gimmick” teknologi di atas masalah struktural yang belum tuntas.
