SuaraNalar.com-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi Rp335 triliun dalam RAPBN 2026 menuai sorotan, bukan hanya karena nilainya yang jumbo, tetapi juga potensi penyalahgunaan anggaran.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap adanya mitra yang mencoba melakukan mark up harga dalam penyediaan bahan pangan MBG.
“Ada mitra yang berusaha menaikkan harga di atas pasar. Tapi dalam waktu singkat langsung ketahuan,” kata Dadan di Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Ia menegaskan, mitra yang terbukti menaikkan harga harus mengembalikan kelebihan dana. BGN sendiri menggunakan harga referensi pasar sebagai acuan agar anggaran tidak bocor.
Menurut Dadan, upaya mark up ini sempat terjadi, meski ia tidak merinci jumlah nominalnya. Namun, ia memastikan praktik tersebut bisa segera ditekan melalui pengawasan ketat.
Baca juga: Pembelaan Prabowo Soal Keracunan Makan Bergizi Gratis: 200 dari 3 Juta, Masalahkah?
“Yang penting, harga bahan baku tidak boleh lebih tinggi dari harga pasar. Itu prinsip kami,” ujarnya.
Mekanisme Pengawasan
Dana MBG tidak disimpan di rekening internal BGN, melainkan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Selanjutnya, pembayaran dikirim langsung ke akun virtual satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) setelah proses verifikasi bersama mitra.
Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilibatkan untuk menilai kewajaran harga menu makanan MBG. Sistem ini, kata Dadan, akan meminimalkan ruang kecurangan.
“Kalau misalnya masak telur, biayanya Rp6.500. Mereka harus bisa buktikan harga telur di pasar Rp30 ribu. Jadi tetap pakai referensi harga pasar,” pungkasnya.
Anggaran Jumbo, Risiko Besar
Dengan anggaran harian mencapai Rp1,2 triliun atau sekitar Rp25 triliun per bulan, risiko penyalahgunaan dana dalam MBG memang tinggi. Apalagi program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, dari siswa hingga ibu hamil dan balita.
Baca juga: 5 Fakta Pertemuan Bill Gates dan Prabowo di Istana Merdeka, Makan Bergizi Gratis Mendunia!
Pemerintah berjanji akan memperketat pengawasan agar anggaran tidak bocor. Namun, publik tetap menuntut transparansi, mengingat kasus mark up sudah pernah terjadi meski segera terungkap.***
