SuaraNalar — Dunia pertanian kembali tercoreng. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan mengejutkan: adanya proyek fiktif senilai Rp5 miliar di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan), yang diduga melibatkan seorang pengamat pertanian.
Pengakuan itu disampaikan langsung oleh Amran saat ditemui awak media di kantornya, Jakarta Selatan, pada Kamis (17/4/2025). Ia menyebut bahwa pengamat tersebut selama ini dikenal vokal, namun justru diduga bermain dalam proyek yang merugikan negara.
“Ada si A atau si B yang mengkritik dari dulu. Kami analisa, kritikannya sebagian besar tidak konstruktif, bahkan sering kali datanya salah,” kata Amran.
Pengamat Kritis, Tapi Terlibat Proyek Bermasalah?
Menteri Amran tidak merinci siapa pengamat yang dimaksud. Namun ia menegaskan, proyek yang dijalankan oleh oknum tersebut ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, hasil investigasi internal Kementan menemukan indikasi bahwa proyek tersebut hanya ada di atas kertas.
“Itu potensi kerugian Rp5 miliar. Barang pengadaannya tidak digunakan. Bahkan ada tanda tangan fiktif, dipalsukan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Amran menyebut tindakan itu sebagai pengkhianatan terhadap negara. Ia menyoroti bahwa pihak-pihak yang kerap tampil di media menyuarakan kritik, seharusnya tidak menyalahgunakan posisi atau pengaruh mereka untuk mendapat proyek — apalagi jika proyek tersebut tidak dijalankan.
“Saya katakan ini musuh negara,” tambahnya.
Minim Transparansi, Publik Layak Tahu
Hingga kini, belum ada keterangan resmi soal identitas pengamat pertanian yang disebutkan Amran, maupun proyek apa yang dimaksud. Tak ada pula penjelasan apakah kasus ini telah dilimpahkan ke aparat penegak hukum atau masih dalam tahap audit internal.
Namun, pernyataan Amran menyisakan pertanyaan serius: Mengapa proyek dengan anggaran miliaran bisa lolos tanpa pengawasan ketat? Siapa saja yang terlibat? Dan mengapa publik hanya diberi informasi sepotong?
Catatan Redaksi:
Transparansi dalam pengelolaan anggaran negara adalah fondasi demokrasi. Ketika pihak yang selama ini dianggap sebagai mitra kritis justru ikut bermain dalam proyek fiktif, publik tak hanya berhak tahu, tetapi juga menuntut akuntabilitas penuh. Jika benar, ini bukan sekadar soal proyek gagal. Ini soal kepercayaan yang dikhianati.
