SuaraNalar.com-Dalam sebuah momen bersejarah yang mengakhiri polemik lintas batas wilayah, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan bahwa empat pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang menjadi bagian dari wilayah Provinsi Aceh. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam rapat melalui video conference, Selasa, 17 Juni 2025.
Keputusan ini mengakhiri ketegangan administratif antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara yang selama bertahun-tahun memperdebatkan keabsahan wilayah empat pulau tersebut. Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution di Wisma Negara, Istana Kepresidenan Jakarta, disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Dokumen Lama, Penyelesaian Baru
Momentum penting dalam rapat tersebut terjadi ketika Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan temuan dokumen Keputusan Menteri Dalam Negeri dari masa lalu. Dokumen itu menjadi dasar kuat bahwa empat pulau tersebut secara historis dan administratif memang merupakan bagian dari Aceh.
Baca juga: 4 Pulau di Aceh “Pindah” ke Sumut, Kemendagri: Tak Ada Kepentingan
“Alhamdulillah, berdasarkan temuan baru dari Pak Mendagri, kami menemukan dokumen lama yang ditandatangani oleh Raja Inal Siregar, Gubernur Sumatra Utara saat itu, yang menyepakati bahwa keempat pulau tersebut berada di wilayah Aceh,” ungkap Dasco kepada Presiden.
Komitmen Prabowo: NKRI Harga Mati
Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga keutuhan bangsa. “Prinsip bahwa kita satu, karena NKRI, saya kira itu selalu jadi pegangan kita,” tegas Presiden Prabowo sebagaimana dikutip dari laman resmi Presiden Republik Indonesia pada Rabu (18/6/2025).
Ia juga menyambut baik penyelesaian yang berlangsung cepat dan damai antar dua provinsi. “Alhamdulillah kalau memang sudah ada pemahaman bersama dan penyelesaian cepat, saya kira itu baik sekali,” tambahnya.
Transparansi Jadi Kunci
Presiden Prabowo tak lupa mengingatkan agar keputusan ini dijelaskan secara terbuka kepada publik. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang jujur untuk meredam spekulasi.
“Suasana kita sangat bagus. Kita perlu memberikan penerangan kepada rakyat. Kondisi ekonomi kita baik, pertumbuhan kita positif, dan produksi pertanian juga meningkat. Jangan sampai ada simpang siur,” tutur Presiden dalam sesi virtual tersebut.
Baca juga: Prabowo Ambil Sikap! Izin 4 Tambang Dicabut demi Selamatkan Raja Ampat
Penetapan ini bukan sekadar penyesuaian administratif, tetapi juga simbol komitmen pemerintah dalam menyelesaikan konflik wilayah secara damai dan berbasis hukum. Empat pulau yang sempat jadi perebutan, kini menjadi bagian sah Provinsi Aceh, membuka jalan bagi penguatan pembangunan dan integrasi regional.
Dengan keputusan ini, Presiden Prabowo sekali lagi menunjukkan bahwa menjaga keutuhan wilayah dan persaudaraan antar daerah adalah bagian dari visinya membangun Indonesia yang kuat, adil, dan bersatu.***
