SuaraNalar.com – Desakan dari Forum Purnawirawan TNI agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya makin menguat. Aksi ini tidak hanya menjadi sorotan publik, tetapi juga mencerminkan kegelisahan dari kelompok militer pensiunan terhadap dinamika demokrasi di Indonesia pasca-Pemilu 2024.
Forum Purnawirawan TNI menyuarakan tuntutan resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tuntutan ini menjadi salah satu dari delapan poin desakan yang disampaikan kepada lembaga negara.
Dilansir SuaraNalar.com dari Tempo pada Rabu (7/5/2025), mereka menilai bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan Gibran maju sebagai cawapres telah melanggar hukum acara dan UU Kekuasaan Kehakiman. MK dianggap tidak independen, karena saat itu dipimpin oleh pamannya, Anwar Usman.
Baca juga: Jokowi Tegaskan KPK Bisa Tangkap Direksi BUMN yang Terbukti Korupsi, Ini Alasannya
Tuntutan ini diteken sejumlah nama besar di militer. Di antaranya Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Letjen TNI (Purn) Suwarno, dan diketahui oleh Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. Mereka mengaku membawa suara moral demi menjaga demokrasi konstitusional tetap berjalan lurus.
Tuntutan Forum Purnawirawan TNI
Surat yang dikirim Forum Purnawirawan menyebutkan bahwa langkah MK dalam mengubah aturan usia capres-cawapres sangat merusak legitimasi pemilu. Mereka mendesak MPR segera menggelar Sidang Istimewa untuk mengganti Gibran dengan figur lain yang lebih berintegritas dan tidak lahir dari “celah hukum”.
Forum ini juga menyerukan agar ada audit menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilpres 2024. Mereka menuntut klarifikasi terbuka kepada publik mengenai seluruh proses hukum yang terjadi dalam tahapan pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran.
Try Sutrisno sebagai mantan Wakil Presiden sekaligus tokoh senior TNI mengaku memberikan catatan khusus kepada forum. Ia menggarisbawahi bahwa tindakan Forum Purnawirawan adalah gerakan moral, bukan politik praktis.
Menurut Try, para purnawirawan bergerak karena cinta pada bangsa dan rasa tanggung jawab sebagai eks prajurit. Mereka merasa terpanggil untuk menyuarakan kebenaran di tengah situasi politik yang dianggap penuh kejanggalan.
Tanggapan Prabowo Subianto
Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan dirinya terbuka terhadap kritik. Ia bahkan disebut ingin bertemu langsung dengan Forum Purnawirawan TNI untuk mendengarkan aspirasi mereka.
Dilansir SuaraNalar.com dari Kompas.com pada Rabu (7/5/2025), Prabowo menilai bahwa aspirasi purnawirawan tetap harus dihargai selama disampaikan secara damai dan konstitusional. Ia menegaskan bahwa semua urusan kenegaraan harus diselesaikan melalui jalur hukum.
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo hanya memberikan tanggapan normatif. Ia menyebut penyampaian pendapat adalah hak warga negara, termasuk bagi purnawirawan TNI.
Baca juga: Pembelaan Prabowo Soal Keracunan Makan Bergizi Gratis: 200 dari 3 Juta, Masalahkah?
Aksi Forum Purnawirawan ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan eks TNI. Tidak semua purnawirawan setuju dengan desakan pemakzulan Gibran. Namun suara mereka cukup signifikan hingga mengguncang opini publik.
Beberapa pihak menilai bahwa ini adalah bentuk kritik atas politik dinasti yang dianggap melanggar semangat reformasi. Di sisi lain, masih banyak tokoh militer pensiun yang mendukung jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.
Desakan agar Gibran Rakabuming mundur sebagai wakil presiden bukanlah sekadar kritik politik. Tuntutan ini lahir dari keresahan terhadap proses hukum yang dianggap menyimpang.
Forum Purnawirawan TNI menggunakan jalur resmi dan etis untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mereka berharap demokrasi Indonesia tetap menjaga keadilan dan transparansi, serta tidak dikotori oleh konflik kepentingan.***
