Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo kembali angkat bicara mengenai isu ijazah palsu yang terus menghampirinya sejak empat tahun terakhir. Isu ini, menurutnya, bukan saja melelahkan, tetapi juga menunjukkan bagaimana ruang publik kita masih mudah dipenuhi tudingan tanpa dasar.
Jokowi menjelaskan bahwa ia sebenarnya telah lama mengetahui dan memegang seluruh ijazah asli miliknya. Namun, ia memilih tidak mempublikasikan dokumen tersebut ke ruang publik. “Ijazahnya saya pegang. Tetapi saya tidak menyampaikannya kepada publik,” ujarnya. Alasannya sederhana: dalam hukum, pihak yang menuduhlah yang berkewajiban membuktikan tuduhannya. Karena itu, ia menunggu pembuktian yang seharusnya dilakukan oleh pihak penuduh.
Baca juga: Jokowi Alami Alergi Kulit! Ajudan Ungkap Kondisi Terbaru yang Mengejutkan
Menurut Jokowi, jalur terbaik untuk menyelesaikan isu ini adalah melalui pengadilan. Di sana, proses hukum bisa berjalan adil, terbuka, dan terukur. “Akan lebih baik kalau pembuktian itu di pengadilan sehingga betul-betul kelihatan proses hukumnya,” kata Jokowi. Ia menegaskan bahwa pihak yang mengeluarkan ijazah pun sudah memberikan pernyataan bahwa semua dokumen pendidikannya adalah asli, namun tetap saja sebagian pihak tidak percaya.
Jokowi menyebut bahwa isu ini seolah tidak pernah selesai karena adanya operasi politik tertentu yang punya tujuan menjatuhkan reputasinya. Ia tidak menyebutkan siapa dalangnya, namun menyatakan bahwa “gampang ditebak.” Baginya, serangan terhadap reputasi pribadi melalui isu seperti ini menunjukkan bahwa ada kepentingan politik yang cukup besar. “Kalau hanya untuk main-main, mana mungkin bisa berlangsung bertahun-tahun,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa di masa-masa ekstrem seperti sekarang, energi bangsa seharusnya tidak terkuras untuk masalah-masalah remeh. Dampak artificial intelligence, perubahan global, dan berbagai tantangan geopolitik seharusnya menjadi fokus utama. “Jangan energi besar kita dipakai untuk urusan yang menurut saya ringan,” tegasnya.
Ketika ditanya apakah ia tetap akan membawa kasus ini ke jalur hukum atau membuka peluang mediasi, Jokowi menegaskan bahwa proses hukum adalah pilihan terbaik. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga sebagai pembelajaran sosial agar publik tidak mudah menuduh dan memfitnah. Ia bahkan pernah menyatakan kesiapannya membawa seluruh ijazahnya mulai dari SD, SMP, SMA, hingga universitas ke pengadilan jika diperlukan.
Jokowi menilai bahwa jika praktik tuding-menuding tanpa bukti dibiarkan, maka ke depan siapa pun bisa menjadi korban, termasuk menteri, gubernur, hingga presiden berikutnya. Karena itu, penyelesaian lewat pengadilan ia pandang penting sebagai preseden.
Baca juga: Menelusuri Kasus Ijazah Jokowi: Klarifikasi, Bukti, dan Kontroversi
Di luar isu ijazah, sebagai mantan presiden dua periode, Jokowi juga menilai bahwa Indonesia saat ini berada di jalur yang baik. Stabilitas politik dan ekonomi, menurutnya, tetap terjaga hingga memasuki masa pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menilai pertumbuhan ekonomi yang masih berada di atas 5 persen menunjukkan fondasi yang kuat dan mendapat pengakuan dari dunia internasional.
“Jangan sampai pandangan baik dari negara lain terhadap stabilitas ekonomi dan politik kita berubah,” ujarnya. Ia berharap masa depan Indonesia tetap stabil dan tumbuh konsisten menghadapi perubahan global yang cepat.
