Jakarta, SuaraNalar.com – Presiden Prabowo Subianto memberi arahan khusus untuk menghidupkan kembali sektor padat karya, terutama industri tekstil, produk tekstil, dan pakaian jadi (TPT) yang menjadi tulang punggung ekspor dan penyerapan tenaga kerja Indonesia. Arahan ini disampaikan dalam rapat terbatas bersama Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Kepresidenan, Rabu (19/3/2025).
“Sektor padat karya, terutama TPT, menyumbang ekspor lebih dari US$ 2 miliar dan menyerap hampir 4 juta pekerja. Presiden ingin perizinan dan rantai pasok diperbaiki agar industri ini kembali kompetitif,” ujar Airlangga dalam konferensi pers usai rapat, yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden.
Fokus Prabowo: Permudah Perizinan, Perkuat Antidumping
Airlangga memaparkan tiga arahan utama Prabowo:
- Deregulasi Perizinan: Penyederhanaan proses perizinan, termasuk percepatan izin lingkungan (amdal), untuk menarik investasi ke sektor padat karya.
- Harmonisasi Tarif dan Rantai Pasok: Memastikan ketersediaan bahan baku dengan harga kompetitif serta menghilangkan hambatan tarif di sepanjang rantai produksi.
- Satgas Antidumping: Membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasi dan menindak praktik dumping dari negara pesaing seperti Vietnam, Thailand, dan Bangladesh.
“Barang impor yang dijual di bawah harga pasar merusak industri lokal. Kami akan respons dengan tindakan antidumping dan penguatan pengawasan,” tegas Airlangga.
Proyek Strategis Nasional untuk Padat Karya
Prabowo juga meminta pemerintah menyusun Proyek Strategis Nasional (PSN) khusus sektor padat karya. Program ini dirancang untuk mempercepat realisasi investasi melalui insentif fiskal, kemudahan lahan, dan dukungan infrastruktur.
“PSN akan fokus pada industri yang menyerap banyak tenaga kerja sekaligus berorientasi ekspor. Target kami, investasi masuk dalam 6-12 bulan ke depan,” tambah Airlangga. Contoh sektor prioritas selain TPT adalah alas kaki, furnitur, dan elektronik rakitan.
EU-CEPA: Kunci Rebut Pasar Eropa
Dalam rapat tersebut, Prabowo disebut mendorong percepatan perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (EU-CEPA). Airlangga mengungkapkan, pasar Uni Eropa (UE) menyumbang 30% permintaan global tekstil, tetapi Indonesia kalah bersaing dengan Vietnam yang sudah menikmati kenaikan ekspor 50% berkat perjanjian serupa.
“Jika EU-CEPA selesai, industri TPT Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dari Vietnam. Presiden ingin ini jadi prioritas diplomasi ekonomi 2025,” jelas Airlangga.
Analis: Jangan Abaikan Daya Saing Jangka Panjang
Ekonom senior Faisal Basri mengapresiasi langkah Prabowo, tetapi mengingatkan agar kebijakan tidak sekadar reaktif. “Deregulasi dan antidumping penting, tapi tanpa peningkatan produktivitas dan inovasi, industri padat karya hanya akan bertahan sesaat,” ujarnya.
Ia mencontohkan, upah minimum yang terus naik harus diimbangi dengan pelatihan tenaga kerja berbasis teknologi. “Jika tidak, perusahaan akan tetap pindah ke Vietnam atau Bangladesh yang lebih efisien,” tambah Faisal.
Sementara itu, pengusaha tekstil Anne Patricia Sutanto (Direktur PT Pan Brothers) menyambut baik rencana satgas antidumping. “Selama ini, tekstil asal Bangladesh membanjiri pasar domestik dengan harga 30-40% lebih murah. Kami butuh perlindungan pemerintah,” katanya.
Tantangan ke Depan
- Koordinasi K/L: Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan harus bersinergi untuk implementasi kebijakan.
- Resistensi Impor: Negara eksportir seperti China berpotensi protes atas kebijakan antidumping Indonesia.
- Tekanan Inflasi: Kenaikan tarif impor bisa memicu kenaikan harga produk jadi di dalam negeri.
