Mantap! Prabowo Mau Turunkan Biaya Haji, Pemerintah Kejar Efisiensi Hingga Biaya Maskapai
SuaraNalar.com-Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk menurunkan biaya haji agar lebih terjangkau bagi seluruh masyarakat. Dalam peresmian Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F Bandara Soekarno-Hatta pada 4 Mei 2025, Prabowo menyatakan bahwa penurunan biaya haji akan menjadi salah satu prioritas pelayanan publik di bidang keagamaan.
Prabowo menekankan bahwa biaya haji 2025 telah berhasil dikurangi sebesar Rp4 juta per orang. Namun, Prabowo mengaku belum puas dan menargetkan agar ke depan biaya tersebut bisa dipangkas lebih signifikan.
“Kalau bisa lebih murah dari Malaysia,” tegas Prabowo dalam pidatonya.
Pemangkasan Biaya Haji Sudah Dimulai
Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa pemangkasan biaya haji reguler 2025 sudah dilakukan dengan mempersingkat durasi tinggal jamaah di Arab Saudi. “Pemangkasan lima hari tinggal bisa hemat Rp200 miliar. Biaya jemaah tahun ini berkurang sekitar Rp4 juta,” kata Nasaruddin.
Namun, Menag juga mengingatkan bahwa logika keuangan seharusnya membuat biaya haji lebih mahal karena subsidi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berkurang. Meski begitu, pemerintah tetap berupaya memberikan efisiensi tanpa mengorbankan kenyamanan jamaah.
Baca juga: Paus Fransiskus Wafat, Prabowo: Dunia Kehilangan Panutan Kemanusiaan
Prabowo juga meminta maskapai nasional Garuda Indonesia untuk ikut menekan komponen biaya haji. Menurutnya, efisiensi penerbangan adalah salah satu kunci agar biaya bisa ditekan.
Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan menyatakan bahwa harga tiket haji tidak mengalami kenaikan meskipun nilai tukar rupiah tertekan. Mereka mengoperasikan 13 pesawat wide-body dengan cadangan tambahan guna menjamin kelancaran layanan.
Biaya Haji Harus Lebih Murah Dibanding Malaysia
Jika dibandingkan dengan Malaysia, biaya haji reguler 2025 di Indonesia masih relatif tinggi. Di Malaysia, jamaah kelompok pendapatan rendah (B40) hanya membayar sekitar Rp38 juta karena disubsidi oleh Tabung Haji. Sementara di Indonesia, rata-rata biaya haji mencapai Rp89,41 juta per jamaah, dengan jamaah membayar sekitar Rp55 juta.
Pemerintah Indonesia pun didorong untuk mengevaluasi sistem subsidi dan efisiensi layanan, termasuk peran BPKH dalam menjaga stabilitas dana haji. Perbandingan ini menjadi refleksi penting bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan ibadah haji.
Baca juga: Presiden Prabowo Yakin Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026 Usai Kalahkan Bahrain
Bukan hanya soal efisiensi biaya dan logistik, tetapi juga menyangkut transparansi pengelolaan dana, keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta kesinambungan kebijakan subsidi ke depan. Dengan jumlah calon jamaah yang terus meningkat setiap tahunnya, tantangan dalam mewujudkan haji yang terjangkau, aman, dan nyaman akan semakin kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis dan keberanian politik untuk memastikan bahwa ibadah haji tetap dapat diakses secara adil oleh seluruh umat Islam di Tanah Air, tanpa terkendala oleh tingginya beban biaya.***
