BisnisInternasional

Singapura Gelontorkan Tunjangan Pengangguran Rp74 Juta/Bulan


Jakarta, SuaraNalar.com – Pemerintah Singapura resmi meluncurkan program tunjangan pengangguran sebesar S$6.000 (Rp74 juta) per bulan selama enam bulan bagi warga yang memenuhi kriteria ketat. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Senior Bidang Ketenagakerjaan Koh Poh Koon pada 7 Maret 2025, sebagai upaya mendukung pekerja berpenghasilan rendah dan menengah yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Detail Tunjangan dan Sasaran Penerima

Program ini merupakan bagian dari skema SkillsFuture Jobseeker Support yang diperkenalkan pada Rapat Umum Hari Nasional 2024. Tunjangan akan diberikan dengan syarat:

  • Penerima wajib aktif mencari kerja dan mengikuti aktivitas pelatihan yang ditetapkan pemerintah.
  • Prioritas warga Singapura: Mulai berlaku April 2025.
  • Penduduk tetap (PR): Bisa mengakses mulai 2026.
  • Batasan penghasilan sebelumnya: Maksimal S$5.000 (Rp62 juta) per bulan.
  • Kriteria properti: Tinggal di properti dengan nilai tahunan ≤S$31.000 (Rp385 juta).

“Ini bukan sekadar bantuan finansial, tapi kerangka kerja untuk memandu pencari kerja mengambil langkah konkret,” tegas Koh.

post-image-3

Integrasi dengan Program Pelatihan dan Bantuan Lainnya

Penerima tunjangan juga bisa mengakses program pendukung lain, seperti:

  1. SkillsFuture Level-Up: Memberikan tunjangan pelatihan S15.000–S21.000 (Rp186–260 juta) selama 6 bulan.
  2. ComCare: Bantuan tambahan bagi yang menghadapi kesulitan keuangan ekstrem.

“Dukungan ini saling melengkapi. Pelatihan meningkatkan keterampilan, sementara tunjangan menjaga stabilitas finansial selama transisi,” tambah Koh.

Analisis: Langkah Strategis Hadapi Gelombang PHK Global

Pengamat ketenagakerjaan Dr. Lim Wei Ling dari National University of Singapore menyebut kebijakan ini responsif terhadap tren resesi global. “Singapura ingin memastikan pekerja tetap kompetitif di pasar yang fluktuatif. Syarat ketat ditujukan agar bantuan tepat sasaran,” ujarnya.

Tantangan Implementasi

  • Verifikasi Data: Pemerintah harus memastikan tidak ada penyalahgunaan syarat properti dan penghasilan.
  • Penyerapan Pelatihan: Efektivitas program bergantung pada relevansi pelatihan dengan kebutuhan industri.

Dampak yang Diharapkan

  • Penurunan angka pengangguran jangka panjang melalui peningkatan kompetensi pekerja.
  • Stimulus ekonomi: Aliran tunjangan diharapkan menjaga daya beli masyarakat.

Baca Juga:

Keterangan:
Perkembangan kebijakan ketenagakerjaan di Asia Tenggara akan terus dipantau SuaraNalar.com. Update informasi terkini via platform kami atau channel Telegram @suaranalar.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button